Terkesan Tertutup AMPM  (Aliansi Masyarakat Peduli Musi Rawas) Seruduk Kantor PU BM


Musi Rawas / berdasarkan Pemberitaan akhir Akhir kerapnya kantor PUBM Musi Rawas didemo, kali ini Aliansi Masyarakat Peduli Musi Rawas (AMPM ) Seruduk kantor PU BM yang terkesan tertutup (Senin 14/02/2022).

Puluhan masa yang mengatasnamakan Aliansi masyarakat Peduli Musi Rawas yakni gabungan beberapa lembaga, Ormas, LSM, dan organisasi, antara lain yakni :
1. DPD LSM BARAK NKRI
2. Ormas Bidik Tipikor
3. LSM FP2AN
4. IPBI
5. LSM Gerhana

Adapun poin-poin tuntutan sebagai berikut :
a. Meminta pihak PU BM agar Transparan didalam pengerjaan proyek proyek yang terkesan amburadul
b. Meminta pihak PU BM mura agar mem-blacklist CV atau pun PT  yang mengerjakan proyek yang terkesan asal Jadi.
  c. Mempertanyakan seperti apa kinerja PU BM hingga banyak proyek yang terkesan asal jadi.
  d. Meminta pihak PU BM turun langsung kelapangan bersama rekan-rekan terkait Banyaknya proyek yang amburadul.

M Rifa’i selaku ketua DPD LSM BARAK NKRI dan sekaligus koordinator aksi menjelaskan,” kami dari aliansi sangat menyayangkan perihal seperti ini ada apa dengan pihak PU BM ini hingga terkesan tertutup.

  ” Hadirnya Kami di depan kantor PU BM ini bukan mau mengaudit  apa lagi meminta makan ataupun minum, tapi kami disini menjalankan tugas kami selaku ormas, LSM, lembaga, dan organisasi sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang sebagai sosial control supaya tidak ada yang namanya indikasi korupsi didalam penggunaan anggaran APBD/APBN dan mengawasi kinerja pemerintah seperti apa kata M Rifa’i.

Lanjutnya,” apalagi saya melihat tidak ada satu orangpun pihak PU BM yang hadir didepan ini, ada Apa ini, sebab menimbulkan banyak pertanyaan bagi kami semua  melihat dinas PU BM yang terkesan tertutup ujar Rifa’i dengan nada tegas.

Masih di tempat yang sama perwakilan dari LSM Gerhana, Bayu Sembiring, juga menyampaikan kekesalannya lantaran tidak terbukanya pihak PU BM.

“Pihak PU BM ini tolonglah jangan terkesan buta dengan proyek-proyek yang dikerjakan. Bahkan ada yang belum satu tahun kalender sudah rusak. Sementara kami hendak melaporkan temuan itu, pihak PU BM malah terkesan hilang dari bumi. Sulit sekali ditemui,” ujar Bayu.

Dirinya juga menjelaskan, jika aksi tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, namun untuk kepentingan bersama.

“Kalau jalan bagus, siring bagus, infrastruktur bagus, kan yang bangga kita selaku masyarakat. Kami ingin menyampaikan itu tapi tidak diindahkan, mungkin dengan turun ke jalan inilah suara kami bisa didengar,” pungkasnya.

Selain berorasi di kantor PU BM Musi Rawas, AMPM juga beroarasi di depan gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas guna mengadu terkait permasalahan yang menjadi tuntutan.

Dalam aksi tersebut AMPM diterima oleh Komisi I dan Komisi IV DPRD Musi Rawas.

Febriansyah, selaku anggota Komisi IV DPRD Musi Rawas berjanji akan mengirim surat untuk memanggil pihak PU BM.

“Besok (Selasa/15/2/2020) kami akan surati dan panggil pihak PU BM dan kawan-kawan aliansi juga kami harapkan kehadirannya besok untuk beraudiensi dan mencapai titik temu yang di sepakati,” ujar Febri.

Setelah mendapat kepastian waktu audiensi, AMPM membubarkan diri dengan tertib.(Muhamad)

Kapolres Musi Rawas (mura), Akbp Achmad Gusti Hartono, Menggelar Kegiatan Temu Warga Presisi di Desa Taba Gindo

Musi Rawas-kapolres musi rawas (mura), akbp achmad gusti hartono, menggelar kegiatan temu warga presisi di desa taba gindo, kecamatan selangit, kabupaten mura, jumat (11/2/2022).

kapolres mura, didampingi, kapolsek terawas, akp nastain, kasat lantas polres mura, akp budi harto, melaksanakan, temu warga presisi, dirumah, kepala desa taba gindo, sekaligus memberikan bantuan.

“hari ini, saya melaksanakan, temu warga presisi, di desa taba gindo, kecamatan selangit,” kata kapolres mura, akbp achmad gusti hartono.

kapolres menjelaskan, program ini dilaksanakan sesuai dengan penyampaian, kapolri, jenderal polisi drs. listyo sigit prabowo, m.si.

bahwa, kegiatan temu warga merupakan upaya jemput bola sekaligus langkah proaktif polri untuk menghilangkan sumbatan komunikasi dan bisa memperkuat hubungan antara polisi dan warga.

“tak hanya itu, hal tersebut juga menjadi jembatan komunikasi bagi warga, bahwa polri khususnya polres mura, hadir ditengah masyarakat, sertakan meningkatkan tali silaturahmi dan kekeluargaan baik sesama anggota polri khususnya polres mura,” jelas suami ny irene gusti hartono.

kapolres juga menghimbau kepada warga untuk menjaga diri, keluarga serta warga dari bahaya narkoba, karena bahaya narkoba ini tidak mengenal usia, jenis kelamin, lantar belakang pekerjaan.

“selain itu, dihimbau kepada warga, untuk melaksanakan vaksin lengkap, mulai dosis 1 hingga booster, serta menerapkan prorokol kesehatan 5m,” harap perwira tiga anak ini( M Rifa’i)

Kepala Desa Pimpin Rapat Notulen Bersama PT PPA Terkait Sengketa Lahan

Musi Rawas / Bertempat di kantor bingin Jungut kecamatan muara Kelingi kabupaten Musi Rawas provinsi sumatera selatan sekitar pukul 09.00 wib sampai selesai. ( Jumat 11/02/2022)

Rapat berlangsung tertib dan hadiri oleh manager perusahaan PPA Rudi, Kapolsek Muara Kelingi, Doris, kepala desa bingin Jungut beserta segenap masyarakat yang terlibat lahan menjadi polemik sebulan ini.

Adapun Notulen pernyataan dari masyarakat antara lain :
1. Masyarakat dalam hal ini pemerintah tidak pernah menjual tanah yang akan diserahkan ataupun di kelola kepada pihak perusahaan Juanda atau pihak KUD BSL.
2. Pihak PT PPA Bersedia untuk segera mungkin menyelesaikan masalah lahan masyarakat yang katanya sudah diganti rugi kepada Oknum penjual lahan tersebut.
3. Masyarakat dalam hal ini pemerintah menyatakan menyerahkan lahan tersebut untuk di kelolah atau dibangun menjadi kebun kelapa sawit melalui KUD Bina Sawit lestari ( BSL)

Semantara itu kepala desa bingin Jungut tholib abu bakar menjelaskan,” mengenai perihal ini sebenarnya itu ketika masyarakat ingin berkebun di atas lahan tersebut itu sudah di ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada oknum penjual lahan tersebut kalau tidak salah pada tahun 2012, dan sampai sekarang lahan itu belum di garap oleh pihak perusahaan.

Lanjutnya,” ketika masyarakat ingin berkebun itu belum bisa karena sudah di ganti rugi oleh perusahaan, maka dari itu muncullah polemik ini, dan alhamdulilah hari ini di adakan musyawarah antara pihak perusahaan dan masyarakat dan di hadiri juga oleh pihak Kapolsek dan danramil kecamatan muara Kelingi semoga dengan adanya pertemuan ini bisa menentukan solusi terbaik. Ujar nya


” Masyarakat itu ingin lahannya kembali lagi kepada mereka dan bisa dikelola oleh masyarakat seperti sedia kala, agar bisa berkebun seperti biasa ” kata pak kades.

Rudi selaku menejer PT PPA juga mengatakan,” Berdasarkan hasil rapat tadi pihak kami akan verifikasi dulu Yang Mana omongan masyarakat tidak pernah jual lahan pada intinya pihak perusahaan sudah beli nanti kita koordinasikan dulu kepada perusahaan dan nantinya kita akan berkoordinasi ulang dengan pihak KUD yang mana data lahan yang milik masyarakat dan yang Mana sudah di ganti rugi oleh perusahaan.

“Untuk permasalahan ini baru beberapa bulan, karena masyarakat ingin mengurus/mengelolah lahan tersebut, ternyata lahan sudah di beli oleh perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan belum mengelola lahan tersebut. Ujar Rudi selaku menejer.


Wakapolsek muara Kelingi Doris ketika di wawancarai menjelaskan,” kami berharap kepada pihak perusahaan dan masyarakat agar sengketa ini bisa di selesaikan baik, dan segera menemukan solusi yang terbaik agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Lanjutnya,” Semoga dengan adanya musyawarah ini apa yang jadi tuntutan masyarakat itu bisa terpenuhi ataupun menemukan solusi yang terbaik. Ujarnya pak wakapolsek. ( M Rifa’i )